Khofifah Gagal Pamer

Gagalnya Indikator Fundamental Pemprov Jatim 2022.

Tentu mudah untuk menemukan tajuk terkait capaian dan berbagai macam penghargaan yang diraih oleh pemprov jatim selama gubernur Khofifah, namun demikian, juga banyak reaksi yang menilai bahwa capaian dan berbagai penghargaannya belum punya dampak sosial ekonomi yang signifikan.

Bahkan ada juga yang merespon bahwa selama ini khofifah terjebak dengan program yang penting populis bukan dengan kerangka idealis. Entah, saya rasa masih banyak komentar yang serupa intinya sebagai respon atas kinerja pemprov jatim dalam empat tahun terakhir.

Sudah lima hari berlalu sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban gubernur kepada DPRD provinsi jawa timur. Sekilas beberapa poin penting yang menjadi pembahasan bisa kita lihat melalui postingan akun khofifan.ip di Instagram.

Indikator Kinerja Utama provinsi jawa timur tahun 2022 pada postingan tersebut sekilas diberi centang hijau semua, yang mendindikasikan bahwa IKU (Indeks Kinerja Utama) pemprov jatim tahun 2022 tercapai secara keseluruhan, pada konten yang lain juga disebutkan realisasi investasi yang mencapai 110,8 triliun, dan juga terkait jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi memalui jalur prestasi. Semua itu menjadi klaim khofifah pada penyampaian LKPJ tanggal 30 Maret 2023 kemarin.

Catatan ini bagian tak terpisah dari ‘Lanskap 20 Tahun APBD Jawa Timur”

Kondisi Objektif

“Tidak ada daerah miskin, adanya daerah salah urus”. Saya anggap pribahasa ini cocok untuk menggambarkan kinerja pemprov jatim selama ini. Lima belas tahun lebih, Jawa timur bertahan sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi nasional, padahal jawa timur bukan daerah dengan penduduk tertinggi, dan dalam empat tahun terkahir jawa timur mengalami rata-rata pertumbuhan terburuk dalam 20 tahun.

Kembali tentang LKPJ 2022 Jawa timur, saya ingin menyampaikan catatan yang mungkin lebih utuh agar apa yang sudah tersebar di beberapa kanal bisa difahami lebih objektif dan kebenarannya tidak klaim searah. Merujuk pada Pergub nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) provinsi jawa timur tahun 2022, dokumen ini merupakan unsur penting untuk menilai hasil kinerja khofifah selama tahun 2022.

Pada tabel di atas difahami bahwa sebelas Indikator yang ditetapkan hanya empat item yang tercapai dan tujuh lainnya tidak tercapai. Artinya secara keseluruhan persentase capaian IKU pemprov jatim tahun 2022 hanya 57 persen.

Kita boleh apresiasi atas empat indikator yang mencapai target, tapi kita juga boleh beri catatan merah tebal atas tidak tercapainya tujuh indikator lainnya, lebih dari itu, tujuh indikator yang tidak tercapai merupakan tolok ukur utama IKU, bisa difahami bahwa pemprov jatim gagal meralisasikan indikator fundamental pada tahun 2022. Kalau yang utama tidak tercapai, lantas apa yang masih mau dipamerkan?

Pertama, Pertumbuhan Ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 6,12%, namun realisasi hanya mencapai 5,34%. Artinya, target ini tidak tercapai dan rasionya cukup jauh mencapai 0,8 poin. Yang perlu mendapat catatan pada indikator ini bahwa salah satu indikator pondasi kesejahteraan tidak bisa direalisasikan dengan baik.

Indeks Theil, kita mengerti bahwa indikator ini merupakan gambaran atas kesenjangan kondisi sosial ekonomi antar wilayah, indikator ini bisa difahami bahwa nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, bisa dengan contoh 0 berarti tidak terjadi kesenjangan dan 1 berarti indikasi kesenjangan antar wilayah sangat tinggi. Pada tahun 2022 Indeks Theil ditarget 0,31463, dan realisasinya tidak tercapai karena hanya mampu mencapai 0,3147. Selisihnya sangat tipis hanya 0,02 poin. Namun, tetap dapat dikatakan bahwa target ini tidak tercapai.

Ke tiga, Persentase Penduduk Miskin, Target persentase penduduk miskin pada tahun 2022 adalah 9,4%, maksud hati mereka ingin kemiskinan jatim menjadi satu digit, namun ternyata gagal, persentase kemiskinan jatim masih cukup tinggi, realisasinya masih dua digit yaitu sebesar 10,49%. Artinya, target ini tidak tercapai. Perlu diketahui bahwa angka penduduk miskin di jawa timur bertambah, dimana persentase penduduk miskin jawa timur pada semester 2 (September 2022) sebesar 10,49 persen, naik 0,11 persen dibanding Maret 2022, Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,236 juta orang, meningkat 55.220 orang dibanding dengan Maret 2022. Informasi seperti ini sengaja pemprov tidak pamerkan, karena bisa berdampak pada perolehan medali berikutnya.

Indeks Gini, Indeks gini bisa difahami besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Sebelum dilanjutkan saya ingin disclaimer terlebih dahulu, bahwa pada dokumen perencanaan penentuan target ini tidak rasional, karena angkanya justru ditarget semakin tinggi (0,3130 – 0,3701), untuk itu saya akan mengacu pada capaian realisasi tahun 2021, Target Indeks Gini tahun 2022 tidak tercapai karena realisasinya 0,365, hal itu masih lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2021 yang mencapai 0,364.

lalu yang nomor lima, Indeks Pembangunan Manusia Target IPM adalah 73,07, namun realisasi hanya mencapai 72,75. Artinya, target ini tidak tercapai. Dimana-mana pembahasan terkait IPM selalu menarik karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai Pendidikan, kesehatan dan lainnya. pada tahun 2022 khofifah tidak mampu mencapai target pada IPM. Lalu kira-kira dengan cara apa lagi mereka akan membanggakan capaian kinerjanya?

Satu lagi yang menjadi catatan merah yang berkaitan dengan tidak tercapainya indikator fundamental pada IKU pemprov jatim 2022, yaitu terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Target persentase tingkat pengangguran terbuka adalah 3,83%, namun realisasinya 5,49%. Artinya, target ini tidak tercapai. Tingginya persentase TPT ini mengindikasikan bahwa pemprov jatim tidak mampu menyiapkan dan memberi lapangan pekerjaan. Makanya bikin program itu jangan cuma asal polulis tapi harus dengan kerangka yang idealis. Ngerti ndul!?

Indeks Reformasi Birokrasi Target Indeks Reformasi Birokrasi adalah 78,71, dan realisasinya mencapai A, saya anggap ini juga realsiasi yang tidak tercapai, karena tidak sesuai dengan ukuran nomerik. Alasan lain karena masih mumetnya urusan pengelolaan administrasi dan terlalu sering bermain Peje-Pejean dan PLT-PLTan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa OPD.   Lalu dari tiga indikator berikutnya tercapai semua, mulai dari Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Resiko Bencana. Nah… tiga indikator ini pamerkan dong!!

Saya juga perhatikan, bahwa dari sekian capaian masih terdapat indikator yang variabelnya tidak kena, semisal, meningkatnya nilai investasi mencapai 110,8T tidak berbading lurus capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai, bukan cuma itu, bahkan angka kemiskinannya bertambah. disini saya curiga, jangan-jangan investor datang bukan untuk membuka lapangan pekerjaan justru mempersempit ruang rakyat untuk berkarya, karena investor lingkungan jadi rusak, lahan pertanianjadi sempit, awalnya bisa cocok tanam tapi kemudian menjadi kegiatan eksplorasi. intinya banyak yang tidak nyambung!!

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Sebelum
tinggalkan halaman

Mauli.id diperkuat oleh jaringan dan tim profesional, pengembang, analis, dan tim editor yang butuh dukungan untuk bisa memproduksi konten secara rutin.

Artikel Terbaru