 terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah.){kind=link}
Mauli.id – Di tengah peningkatan besaran APBD Kota Surabaya yang cukup signifikan, justru tingkat kemandirian fiskal diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 3% pada APBD Perubahan 2024.
Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan ketergantungan Kota Surabaya pada sumber pendanaan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah lain.
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar rasio PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal, dan sebaliknya.
Dalam lima tahun terakhir, rata-rata tingkat kemandirian fiskal daerah kota Surabaya turun 1% setiap tahunnya, tren rasio PAD menunjukkan kinerja yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio kemandirian fiskal kota Surabaya turun 7% dari 61,4% pada tahun 2019 menjadi 56,9% pada tahun 2020 dengan kekuatan PAD 4,2 triliun dan Pendapatan daerah 7,5 triliun.
Tentu dengan kondisi sosial ekonomi yang sedikit membaik, Pada realisasi APBD tahun 2021, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah berada di angka 56,8%, dengan total pendapatan sebesar Rp8,3 triliun dan PAD mencapai Rp4,7 triliun. Meskipun kemandirian fiskal cukup baik, terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,1%.
Pada tahun 2022, terjadi peningkatan rasio PAD menjadi 60,5% dengan pertumbuhan sebesar 6,5%, seiring dengan pertumbuhan total pendapatan daerah yang mencapai Rp9,4 triliun dan PAD sebesar Rp5,3 triliun. Namun, pada tahun 2023, rasio PAD menurun sedikit menjadi 60,1% dengan pertumbuhan minus 0,6%, meskipun total pendapatan terus meningkat menjadi Rp9,5 triliun namun PAD hanya mencapai Rp6,6 triliun.
Memasuki tahun 2024, meskipun proyeksi APBD menunjukkan peningkatan total pendapatan menjadi Rp11,3 triliun, rasio PAD diperkirakan turun menjadi 58,3%. Pertumbuhan PAD yang lebih lambat dibandingkan total pendapatan menjadi faktor utama penurunan ini, dengan PAD diproyeksikan mencapai Rp6,58 triliun. kondisi ini berdampak pada tren kemandirian fiskal daerah yang menurun sebesar 3%.