mauli.id – Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Nah, SMI adalah salah satu BUMN yang fokus mendanai proyek-proyek infrastruktur termasuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya.
Pinjaman itu diperkirakan dikenakan bunga sebesar 5 persen. Namun, Mauli Fikr selaku Direktur Intra Publik, menilai bahwa keputusan tersebut memiliki potensi risiko yang tinggi dan bisa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Surabaya.
Menurutnya, beban bunga dan cicilan pokok utang akan membatasi fleksibilitas fiskal Pemkot Surabaya, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara optimal.
“Pinjaman sebesar Rp5 triliun dengan bunga 5% adalah keputusan yang berisiko tinggi. Pembangunan yang ambisius tidak selalu memberikan hasil yang baik, apalagi jika utang digunakan untuk mengejar warisan atau legacy,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Suara Merdeka Surabaya, Selasa 14 Januari 2025.
Mauli juga mengingatkan bahwa kebijakan pembiayaan utang pemerintah daerah diatur ketat oleh berbagai kementerian dan lembaga. Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah finansial yang besar.
Sebagai alternatif, Mauli menyarankan agar Pemkot Surabaya fokus pada efisiensi dan tata kelola anggaran yang lebih baik. Pihaknya juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada utang besar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
“Mengingat selama ini APBD Kota Surabaya belum sepenuhnya maksimal dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah,” jelasnya.
Selain itu, Mauli juga menyoroti belanja APBD yang masih dominan di sektor operasional, termasuk anggaran perjalanan dinas luar negeri yang mencapai Rp20 miliar dalam APBD 2025. Anggaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.