Mauli.id -Indikator dan Transparan Anggaran Publik (Intra Publik) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur mendorong tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Agenda ini merupakan refleksi terhadap dinamika tata Kelola APBD Jatim yang seringkali bermasalah. Hal itu terungkap dalam “Dialog Multipihak Telaah APBD Jawa Timur” di Graha Mahameru Surabaya, Kamis (20/1/2022).
“Berdasarkan LHP BPK RI dalam lima tahun terkahir, belanja hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu bermaslah. Belanja Hibah yang selalu menjadi temuan BPK terkait pengelolaan administrasinya seperti tidak menyampaikan SPJ, kekurangan volume, dan tidak melaksanakan NPHD, dan lain-lain,” terang Mauli Fikri.
Selengkapnya : liputanjatim.com