APBD 2021 Kota Surabaya, Menang Gimik Kalah Panik

Cerita lama terulang, salah satu tidak maksimalnya layanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal merupakan dampak dari rendahnya serapan anggaran daerah setempat, seperti kota surabaya yang pada tahun ini sebagaimana P-APBD 2021 belanja pemerintah kota surabaya sebesar 9,8 T lebih rendah setelah APBD tahun sebelumnya disepakati sebesar 10,3 T.

Rendahnya serapan anggaran menjadi momok klasik yang belum mendapat perhatian serius dari sema lini pemerintah untuk segera diperbaiki, masih banyak pemerintah melakukan tata laksana anggarannya tidak sesuai denan kerangka penganggaran yang ada.

Sekedar informasi, bahwa dalam dua tahun terakhir karena dampak pandemik Covid-19 Pemerintah melalui kementerian dan lembaganya telah banyak melakukan terobosan kebijakan yang bertujuan untuk memberi fleksibilitas dalam tata kelola anggaran daerah, namun ternyata harapan itu nampaknya nihil. pemerintah daerah masih nyaman dengan tabiat lama yaitu melakukan optimalisasi belanja anggaran pada akhir penutupan tahun anggaran.

Seperti yang terjadi pada pemerintah kota surabaya. tepat pada tanggal 10 November 2021 beberapa hari lalu pemerintah kota surabaya bersama legislatif melakukan sidang paripurna pengesahan APBD 2022 yang dipatok dengan besaran Rp. 10,3 T. tentunya ini merupakan angka dan nominal yang sangat besar, dengan anggaran yang cukup fantastis pemerintah kota surabaya juga memiliki fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang cukup baik.

Seperti sudah menjadi keharusan dan ritual tahunan, pemerintah kota surabaya selalu melaksanakan sidang paripurna pengesahan APBD pada tanggal 10 November yang bertepatan dengan hari pahlawan nasional. Sepintas saya perhatikan hal tersebut bagian dari gimik serimonial belaka, mengingat sampai detik ini kinerja anggaran pemerintah kota surabaya tidak kunjung membaik, bahkan secara kualitas cenderung mengalami kemunduran yang cukup signifikan.

Disamping Gimik, saya perhatikan besaran APBD 2022 yang baru disahkan juga terdapat keanehan, besaran angka dan nominal pada APBD 2022 mirip dengan APBD 2020. disini tidak ada yang salah cuma dirasa aneh. Meski demikian saya berharap realiasai APBD 2022 ini tidak mengalami dinamika nasib yang sama dengan APBD 2021.

Potret Belanja APBD 2021 Kota Surabaya

Sampai pada akhir bulan oktober kemarin yang merupakan tanda awal masuknya triwulan ke IV pada tahapan penatatausahaan anggaran. capaian serapan anggaran pemerintah kota surabaya masih dibawah rata-rata serapan anggaran daerah kabupaten/kota se jawa timur, pemerintah kota surabaya hanya mampu merealisasikan serapan anggaran sebesar 54,18 persen tau sekitar 5,3 T dari total belanja daerah 9,8 T. sedangkan rata-rata serapan anggaran daerah se jawa timur mencapai 58,20 persen. pada kesempatan ini serapan anggaran pemerintah kota surabaya berada di posisi urut ke 29 dari total 38 daeran di jawa timur, dan itu bertanda serapan anggaran kota surabaya APBD 2021 masuk dalam 10 besar dengan serapan anggaran daerah terendah.

Grafik Serapan Anggaran Terendah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2021. Sumber Data Kemeterian Keuangan Republik Indonesia.

Adapaun klasifikasi serapan anggaran APBD 2021 kota Surabaya didominasi oleh belanja pegawai sebesar 54,18 persen, belanja barang dan jasa 59,72 persen, belanja modal 20,42 persen, dan belanja lainnya sebesar 28,75 persen. data tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai menempati persentase tertinggi dan belanja modal persentase terkecil, hal itu sangat disayangkan, mengingat belanja modal tidak menjadi perhatian serius pada kinerja anggaran APBD 2021 dimana fakta sebenarnya seluruh lapisan masyarakat sangat mengharapkannya, belanja modal seharusnya menjadi prioritas untuk segera direalisasikan mengingat nilai dan manfaatnya dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Ego pemerintah mengalahkan kebutuhan publik

Sebagaimana kita fahami, bahwa pandemik Covid-19 berdampak pada sektor sosial ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, maka sudah seharusnya pemerintah lebih responsif memperhatikan dinamika ini, dalam artian pemerintah kota surabaya seharusnya segera memberi respon atas perkembangan yang dialami masyarakat guna menjaga stabilitás sosial dan memulihkan ekonomi. pemerintah kota surabaya dengan APBD kota tertinggi se indonesia harusnya mampu memberi jalaban atas permasalah yang dialami oleh masyarakat, namun ternyata dengan potret perkembangan serapan anggaran yang rendah mengindikasikan pemerintah kota surabaya tidak punya daya inisitif dan inovasi yang kuat. mereka abai terhadap perkembangan nasib yang dialami oleh masyarakat.

Rendahnya serapan anggaran pemerintah kota surabaya juga berdampak rangking yang didapatkan, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 54,18 persen dari total belanja daerah 8,9 T memposisikan kota surabaya masuk dalam sepuluh besar daerah dengan serapan anggaran terendah se jawa timur pada TA APBD 2021.

Maski tidak lagi relevan menilai rendahnya serapan anggaran daerah sebagai rendanya kualitas kinerja anggaran, namun setidaknya pemerintah segera berfikir bahwa serapan anggaran juga meyangkut stabilitas sosial ekonomi dan penigkatan kualitas layanan publik.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Sebelum
tinggalkan halaman

Mauli.id diperkuat oleh jaringan dan tim profesional, pengembang, analis, dan tim editor yang butuh dukungan untuk bisa memproduksi konten secara rutin.

Artikel Terbaru