Mauli.id – Meski realisasi belanja daerah hingga Agustus 2025 mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut masih belum menunjukkan proporsi yang ideal. Belanja operasi, yang merupakan belanja rutin pemerintah, tetap mendominasi postur realisasi APBD hingga bulan Agustus 2025, sementara belanja produktif seperti belanja modal masih tertinggal jauh.
Hingga Agustus 2025, struktur belanja APBD Jawa Timur menunjukkan dominasi belanja rutin dengan porsi terbesar ditempati belanja pegawai. Dari pagu Rp9,19 triliun pada APBD Murni, realisasi belanja pegawai mencapai Rp4,28 triliun atau 46,6 persen, dengan kontribusi 31,66 persen terhadap total belanja daerah Rp13,53 triliun.
Selanjutnya belanja barang dan jasa di posisi kedua terbesar dengan realisasi Rp4,25 triliun atau 43,4 persen dari pagu dengan rasio 31,40 persen terhadap total realisasai belanja. Diikuti belanja bagi hasil yang membukukan realisasi Rp2,57 triliun atau 58,3 persen, setara dengan 18,99 persen dari realiasi total belanja.
Masih dengan kategori belanja operasi. Belanja hibah juga realisasinya cukup signifikan dengan capaian Rp1,56 triliun atau 50,1 persen atau 11,58 persen terhadap total belanja daerah.
Sementara belanja bantuan sosial meskipun dengan pos capaian tertinggi secara persentase, yakni 83,3 persen dari pagu, tapi porsinya relatif kecil, hanya 0,99 persen dari total belanja daerah. angkanya membukukan sebesar 133,7 miliar. Selanjutnya, belanja subsidi mencapai 64,6 persen, tetapi hanya menyumbang 0,17 persen.
Sebaliknya, belanja modal yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan jangka panjang justru tertinggal jauh. Dari pagu Rp2,62 triliun, baru terealisasi Rp405,24 miliar atau 15,4 persen, dengan kontribusi hanya 2,99 persen terhadap total belanja.
Di sisi lain, belanja tidak terduga baru terealisasi 17,5 persen dengan porsi 0,46 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa realisasi belanja daerah pada APBD Jatim 2025 belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Belanja yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan pelayanan publik dasar belum terakomodasi secara optimal. Bahkan, belanja dengan orientasi produktif yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan masih diperlakukan sebagai prioritas sekunder bukan primer.